“Dari rakyat, untuk rakyat ke rakyat”
—Abraham Linconl—
Kalimat tersebut seringkali kita ucapkan untuk mendefinisikan arti kata demokrasi. Di Indonesia demokrasi telah berdialektik dengan berbagai corak budaya, sosial dan agama bahkan ekonomi. Perjumpaan tersebut menandakan perjalanan panjang arah demokrasi Pancasila di Indonesia. Hal tersebut juga sebagai wujud kesadaran akan kemajemukan bangsa Indonesia dengan berbagai kompleksitasnya.
Demokrasi sudah bukan hal asing bagi rakyat Indonesia. Hal ini dikarenakan sudah sejak lama Indonesia telah menganut sistem demokrasi, terlihat dari berbagai pemilu seperti legislatif dan lainnya dipilih langsung oleh rakyat dan rakyat sebagai penguasa penuh atas kekuasaan negara ini. Demokrasi Pancasila diambil sebagai bentuk upaya pemersatu bangsa diatas kemajemukan bangsa Indonesia. Perbedaan suku, ras dan agama bernaung dibawah demokrasi Pancasila sebagai acuan dasar berbangsa dan bernegara.
Founding father bangsa ini telah merumuskan bahwa demokrasi Pancasila merupakan wujud dari masyarakat Indonesia yang plural dari Sabang sampai Merauke. Maka dari itu, bentuk kecintaan terhadap bangsa dan negara ini adalah menjadi warga negara yang baik menjaga keamanan dan stabilitas negara. Demokrasi Pancasila bisa hancur karena kepentingan individu maupun kelompok yang tidak bertanggung jawab seperti menyebar berita hoax, menyebarkan fitnah, ujaran kebencian terhadap sesama bangsa dan faham yang menolak demokrasi Pancasila.
Demokrasi Pancasila yang bermakna bahwa kekuasaan mutlak berada dibawah rakyat bukan berarti bebas-sebebasnya tanpa memperhatikan lembaga konstitusi yang mengatur. Jika hal itu terjadi maka hukum vatum “Alam”-lah yang terjadi, dimana kelompok masyarakat yang kuat akan berkuasa diatas kelompok yang lemah. Maka dari itu pentingnya menjunjung demokrasi Pancasila bertujuan untuk mengedepankan toleransi dan mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara melalui asas-asas Pancasila. Sehingga rakyat Indonesia bisa memperoleh keadilan yang merata dari pemerintah sebagai wakil rakyat.
Dari pemerintah untuk rakyat
Indonesia mempraktekan demokrasi dalam menentukan pemimpinnya, yaitu dengan melakukan pemilu dan rakyat secara bebas memilih calon yang akan memimpin Indonesia. Sebagai pemimpin hasil dari pilihan rakyat maka jajaran pemerintah dalam mengambil keputusan juga harus mempertimbangkan kehidupan rakyatnya. Agar antara rakyat dan pemerintah berjalan selaras tanpa mengesampingkan kepentingan rakyatnya sebagai penguasa mutlak dalam sistem demokrasi.
Dalam menjaga keutuhan bangsa ini, pemerintah sebagai wakil rakyat harus bertindak tegas terhadap semua yang melanggar hukum. Sehingga hukum tidak hanya runcing kebawah tumpul ke atas, misalnya tindakan korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab juga harus ditindak sesuai hukum dan diberikan sanksi sesuai aturan yang sebenar-benarnya, tidak ada hukum spesial karena alasan sebagai pejabat yang biasanya hidup mewah tinggal dipenjara tanpa vasilitas lantas pemerintah memberikan keringanan. Pemerintah harus adil agar mereka jera dalam melakukan korupsi di negeri ini.
Tidak ada hukum yang spesial baik pejabat maupun rakyat, karena menganut demokrasi Pancasila yang didalamnya terdapat nilai “keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia”. Pejabat ataupun rakyat sama-sama tinggal di Indonesia maka perlu keadilan dalam menjalankan hukumnya sehingga tidak menimbulkan konflik antara pemerintah dan rakyat yang mengakibatkan perpecahan persatuan bangsa Indonesia. Pejabat harus mempunyai kesadaran tinggi kerena ia dipilih bukan hanya untuk dirinya tapi untuk rakyat Indonesia, sehingga setiap keputusan harus mempertimbangkan kemaslahatan bersama agar kesatuan dan persatuan tetap utuh.
Dari rakyat untuk rakyat
Rakyat sebagai penguasa tertinggi dalam sitem demokrasi juga bukan berarti sewena-wena dalam menuntut pemerintah sebagai wakil rakyat. Artinya rakyat juga harus berperan dan dalam mewujudkan sistem demokrasi yang ideal. Misalnya, menuntut harga bbm turun sedangkan harga pasaran minyak di dunia sedang naik. Pengetahuan akan informasi ini juga harus dipupuk agar masyarakat tidak hanya menuntut tanpa sebab, disatu sisi pemerintah juga harus memberikan informasi agar rakyat tahu alasan bbm naik. Sebagai rakyat Indonesia juga harus berfikir luas, pencabutan subsidi bbm yang digunakan untuk penyerataan harga bbm saudara kita yang jauh merupakan bentuk upaya asas demokrasi Pancasila “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Maka dari itu, rakyat yang setiap harinya menerima subsidi harus legowo ketika subsidi ditiadakan untuk kemaslahatan bersama.
Sistem demokrasi mempunyai kelemahan yaitu ketika pemerintah sebagai wakil rakyat yang menjalankan roda pemerintahan dan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi tidak lagi selaras. Sikap kritis rakyat kepada pemerintah sangatlah penting sebagai alarm, namun tidak hanya kritik yang dilontarkan akan tetapi juga tawaran solusi yang diajukan. Sehingga antara pemerintah dan rakyat bisa berjalan besama untuk kepentingan bangsa dan negara.
Penulis: Laila Nur Faridah
